FARID ASSIFA, KONTRIBUTOR BANDUNG, DENDI RAMDHANI
Ridwan Kamil menerima surat rekomendasi yang diberikan Partai Golkar secara resmi untuk maju di Pilkada Jawa Barat.(KOMPAS.com/Rakhmat Nur Hakim)
BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Golkar dan Ridwan Kamil resmi bercerai di Pilkada Jawa Barat 2018. Partai belambang pohon beringin itu menarik dukungan lantaran Ridwan tak kunjung memilih Daniel Muttaqien sebagai pendampingnya.
Berikut perjalanan politik Ridwan Kamil bersama Golkar hingga berujung perceraian menjelang Pilkada Jawa Barat 2018 yang dihimpun Kompas.com.
27 Oktober 2017
Romantisme Ridwan Kamil dan Golkar mulai terjalin saat Partai Golkar mengumumkan secara resmi mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, surat keputusan (SK) dukungan untuk Emil telah ditandatangani.
Selain mengusung Emil, Golkar juga mengusung kadernya Daniel Muttaqien untuk dipasangankan sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping wali kota Bandung itu.
"Calon gubernur adalah Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat," kata Idrus di Kantor DPP Partau Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/10/2017).
Emil sebelumnya sudah diusung oleh tiga partai, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Total kursi yang dikumpulkan koalisi tiga partai tersebut adalah 21 kursi. Jumlah yang cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar.
Adapun Golkar memiliki 17 kursi di Jabar, sehingga total kursi koalisi pendukung Emil adalah 38 kursi.
Idrus Marham menegaskan, pemilihan pasangan Emil-Daniel telah melalui proses panjang, termasuk berkomunikasi dengan partai-partai yang telah lebih dulu mendukung Emil.
Selain dengan partai pengusung lainnya, Idrus mengatakan komunikasi terkait cawagub telah dilakukan juga dengan Emil.
"Karena ini pembicaraan kami sudah cukup lama sekaligus kami sudah bicara dengan Nasdem maka kita berharap tentu nanti ada pengertian dari teman-teman ya karena namanya calon gubernur itu hanya satu dan calon wakil gubernur juga hanya satu," tutur Idrus.
4 November 2017
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyambangi rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum.
Idrus datang didampingi bakal calon wali kota Bandung Nurul Arifin dan Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1 Ratu Dian Hatifah.
Maksud kedatangan Indrus adalah memperlihatkan surat keputusan resmi dukungan Golkar untuk pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018.
Langkah itu sekaligus menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak soal komitmen Golkar terkait keputusannya mendukung Ridwan Kamil.
"Hari ini kami bersilaturahim dengan Kang Emil untuk menyampaikan beberapa hal. Kami menjelaskan tentang mekanisme di Partai Golkar bahwa sebenarnya surat keputusan Partai Golkar tentang penetapan Kang Emil sebagai calon gubernur dan wakilnya, saudara Daniel Mutaqien, sudah ditandatangani pada 24 Oktober yang lalu oleh ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar," ujar Idrus seusai pertemuan.
Namun, kata Idrus, SK itu belum secara resmi diserahkan. Sebab, sesuai aturan partai, penyerahan SK harus bersifat estafet. Itu artinya, penyerahan SK akan diberikan langsung oleh jajaran DPD Jabar.
"Namun, mekanisme penyerahan sesuai aturan di Partai Golkar nanti kami serahkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan setelah itu nanti DPD Partai Golkar Provinsi Jabar didampingi pemenangan pemilu Jawa 1 akan menyerahkan kepada Kang Emil," tutur Idrus.
Idrus mengatakan, Golkar memilih Ridwan Kamil atas dasar elektabilitas Ridwan Kamil jauh di atas Bupati Purwakarta yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Berdasarkan survei Poltracking Indonesia pada Juni lalu, Emil berada pada peringkat pertama dengan angka 21,38 persen. Sementara, Dedi Mulyadi berada di posisi kedua di angka 4,88 persen.
9 November 2017
Setelah menjajaki pendekatan dengan Partai Golkar, Ridwan Kamil pun akhirnya diperkenalkan secara resmi menjadi calon gubernur yang didukung Golkar. Di hadapan ratusan kader Golkar, Ridwan resmi berduet dengan Daniel Murtaqien Syafiuddin sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
Baca juga : Golkar Pilih Ridwan Kamil, Ini Penjelasan Setya Novanto
Deklarasi ini diawali pembacaan surat keputusan rekomendasi DPP Golkar terhadap pencalonan Ridwan-Daniel tertanggal 24 Oktober oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu, Ratu Dian.
Sementara itu, gelombang protes terus bermunculan. Kader Golkar pro Dedi Mulyadi tak sepakat dengan keputusan partai. Mereka mendesak pimpinan partai tetap mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur.
19 November 2017
Tak lama setelah mengumungkan duet Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien, perahu Partai Golkar digoncang masalah. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sedang berperkara dengan hukum terkait kasus korupsi e-KTP.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak partainya segera melakukan pergantian ketua umum.
Menurut dia, Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat ini sudah tidak bisa menjalankan tugasnya karena menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Harus ada pimpinan baru yang merepresentasikan semangat perubahan Partai Golkar," kata Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Minggu (9/11/2017).
Dedi mengatakan, pergantian posisi ketua umum ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui forum rapat pimpinan nasional. Dalam forum itu bisa ditunjuk satu orang yang menjadi pelaksana tugas ketua umum Golkar.
Cara lain adalah dengan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa yang merupakan forum tertinggi partai beringin. Di forum itu, kader Golkar bisa mencalonkan diri dan bersaing memperebutkan posisi ketua umum.
13 Desember 2017
Airlangga Hartato yang merupakan Menteri Perindustrian dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar setelah melalui rapat pleno.
17 Desember 2017
Partai Golkar resmi mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengaku pihaknya telah menerima surat pencabutan dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.
Isi surat tersebut kata Iswara sesuai dengan yang tertera di surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham itu.
"Karena setelah rekomendasi dikeluarkan sampai dengan tanggal (25/11/2017) tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh calon gubernur Ridwan Kamil dengan DPD Golkar Jawa Barat (soal calon wakil gubernur)," ujar Iswara di hotel Sultan Jakarta.
Baca juga : Golkar Cabut Dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal.
Kesepakatan tersebut adalah untuk maju bersama kader Partai Golkar sebagai calon wakil gubernurnya. Golkar kemudian menunjuk Daniel Muttaqien Syaifullah.
"Ternyata kemudian Pak Ridwan Kamil tidak konsisten dengan keputusan Partai Golkar dan tidak konsisten dengan kesepakatan yang dibangun Partai Golkar dan Pak Ridwan Kamil," ujar Nurdin di sela Rapimnas Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta.
18 Desember 2017
Mendapat kabar tersebut, Ridwan mengatakan pasrah. Ia pun mengaku akan tetap fokus bersama tiga partai pendukung lainnya, yakni Partai NasDem, PPP, dan PKB.
"Saya tidak dalam posisi bisa mengubah-ubah yang namanya surat dukungan ya, karena itu tergantung dinamika di partai masing-masing," ujar Ridwan.
“Saya fokus pada partai yang sudah fix (mendukung) yaitu Nasdem, PKB dan PPP yang kalau dijumlah totalnya juga sudah 21 (kursi), artinya kalaupun iya berita itu, majunya saya ke Pilgub masih memadai,” tuturnya.
Dilema
Analis politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai, pencabutan dukungan Golkar tehadap Ridwan Kamil akan mengubah konstelasi politik Pilkada Jabar. Meski demikian, kata Arif, penarikan dukungan Golkar pada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur tak mempengaruhi pencalonannnya jika partai pengusung, Nasdem, PPP, dan PKB tetap konsisten.
"Hanya saja, RK (Ridwan Kamil) menghadapi dilema karena posisi cawagub akan menjadi pertarungan kepentingan partai pendukung untuk mengajukan kadernya. Jika tak pandai membangun konsensus politik, maka di level ini juga berbahaya karena bisa saja partai pendukung (PPP dan PKB) akan menarik dukungan jika kadernya tak terakomodasi sebagai cawagub," kata Arif kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2107).
Menurut Arif, potensi PPP menarik dukungan juga ada, jika kadernya tak dipilih sebagai cawagub. Sebab, jika melalui konvensi belum tentu terpilih sebagai cawagub yang berujung kekecewaan.
Dampaknya, kata dia, Ridwak Kamil tak akan memperoleh tiket ke Pilkada Jabar, kecuali ada tambahan dukungan partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan.
"Namun di sisi lain pernyataan elite PPP tersebut juga bisa dibaca sekadar membangun bargaining (tawar menawar) PPP agar diakomodasi kadernya," katanya.
Oleh karena itu, untuk mengamankan tiket pencalonan, Arif menyarankan Ridwan Kamil harus membuat konsensus politik dengan partai yang kadernya tak terakomodasi menjadi cawagub.
Koalisi Golkar dan PDI-P
Arif juga menyinggung soal kemungkinan koalisi Golkar dan PDI-P. Dia mengatakan, peluang koalisi besar Golkar-PDIP di Pilkada Jabar sesungguhnya sudah terbaca dari pernyataan para elite PDI-P, khususnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Apalagi, di tengah pergantian Ketua Umum Golkar Setya Novanto, peluang ini makin besar, karena kemungkinan besar dukungan Golkar akan dialihkan ke kader lain.
"Jika dilihat dari komunikasi politik selama ini, tampaknya PDI-P akan berkoalisi dengan Golkar dalam Pilkada Jabar. Koalisi ini tentu akan menjadi koalisi yang patut diperhitungkan karena memiliki mesin politik yang kuat. Selanjutnya, tinggal menentukan cagub dan cawagubnya dengan melihat prestasi dan tingkat elektabilitasnya," tandas Arif.
Sumber Kompas.com http://regional.kompas.com/read/2017/12/19/12054351/perjalanan-ridwan-kamil-bersama-golkar-hingga-berujung-perceraian
Komentar
Posting Komentar